PENGELOMPOKAN SURAT PENYEDIAAN DANA DAN PENETAPAN BATASAN PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan
Menampilkan
9076
sampai
9090
dari
11.056
Peraturan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2016
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2016
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL , PADA PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL , PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA UNTUK JASA KONSULTANSI BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION / BILLING RATE ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT COST )
TIM PENANGANAN PERKARA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU
KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013
