PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 25/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG UNTUK BELANJA LANGSUNG
PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan
Menampilkan
8521
sampai
8535
dari
10.851
Peraturan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 24/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG UNTUK BELANJA LANGSUNG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 23/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN
BELANJA LANGSUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 22/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
PENEMPATAN DAN WILAYAH KERJA TENAGA HARIAN LEPAS
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017
PENOLAKAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN BUNGA/DENDA ATAS
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI MILIK TOWER
BERSAMA GROUP YANG ADA DI KABUPATEN KARANGASEM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2018
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2018
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
